Pali - ReaksiBerita.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir kembali menggelar Rapat Paripurna ke - 14 dalam rangka pandangan umum anggota DPRD atas pandangan umum fraksi - fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah ( APBD ) tahun anggaran 2026 ,Senin 03 November 2025
Tampak hadir dalam rapat tersebut Sebanyak 22 dari 30 anggota DPRD, wakil bupati Pali Iwan tuaji, sebagian Kepala OPD, dan FORKOPIMDA lainnya.
Dalam penyampaian pandangan umum fraksi Partai Golkar, yang di bacakan secara oleh ketua DPD partai Golkar Suarno,SE menegaskan Prinsip penyusunan APBD memuat 2 yaitu PENDAPATAN dan BELANJA.
Prinsip Pendapatan yaitu Pemerintah Harus mampu menggali sumber - sumber penerimaan daerah secara maksimal, agar PAD kita dapat tumbuh lebih kuat dan mandiri.
Sementara prinsip Belanja menuntut agar setiap Rupiah yang dikeluarkan benar - benar efektif, efisien dan memberikan manfaat langsung Bagi masyarakat bukan mengalir tanpa arah tetapi memberikan dampak nyata dan berkeadilan.
Fraksi Golkar juga mengingatkan bahwa APBD bukan sekedar dokumen keuangan tahunan semata, tetapi instrumen strategis dalam menggerakkan pembangunan daerah secara efisien, produktif dan berpihak kepada rakyat.
Selanjutnya fraksi Golkar memberikan masukan - masukan yang konkrit kepada Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan penyusunan APBD tahun 2026, mengingat Kebijakan anggaran harus menjawab tantangan pemerataan pembangunan, Peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan daya saing daerah.
Berikut point usulan Fraksi Golkar
1. EFISIEN ANGGARAN dan DISPLIN RUANG FISKAL
" Hindari tumpang tindih antar program, kurangi kegiatan seremonial dan tekan perjalanan dinas yang tidak prioritas, dan focus kan anggaran yang menyentuh kebutuhan rakyat banyak seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan peningkatan ekonomi masyarakat"
2. OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH ( PAD )
beberapa langkah yang perlu diambil antara lain :
a. Memperkuat pendataan potensi pajak dan retribusi berbasis digital
b. Mengoptimalkan aset daerah yang produktif
c. Menggali potensi sektor unggulan seperti PERTANIAN, ENERGI dan PARIWISATA
3. PENAJAMAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Empat prioritas pembangunan daerah tahun 2026
a. Program Penurunan kemiskinan dan stunting yang berbasis by name by addres
b. Pembangunan Infrastruktur
c. Penguatan ekonomi kemasyarakatan
d. Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik
4. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN DAN KETAHANAN BENCANA
Fraksi Golkar usulkan beberapa Langkat konkret yaitu :
a. Pengendalian Banjir secara terpadu
b. Pengelolaan sampah yang terintegrasi di setiap kecamatan
c. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis pasca tambang
d. dan edukasi lingkungan bagi masyarakat secara berkelanjutan.
Sebelum diakhir fraksi partai Golkar berharap agar masukan bisa menjadi bahan pertimbangan saudara bupati dalam menyusun APBD tahun 2026, sehingga bisa disetujui secara bersama menjadi Peraturan Daerah Kab. PALI tahun anggaran 2026. ( jhn )
