PALI - ReaksiBerita.com - Dinamika pemberitaan dan kebijakan publik di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) kembali menjadi sorotan. Sejumlah isu yang mencuat dalam beberapa waktu terakhir memantik polemik di tengah masyarakat, mulai dari pengadaan mobil dinas kepala daerah, persoalan bangunan, hingga rangkap jabatan kepala dinas dan pemangkasan anggaran publikasi.
Pengamat politik Sumatera Selatan, Bagindo Togar, menilai PALI seakan tidak pernah lepas dari isu kontroversial. Dalam keterangannya, ia menyoroti pola kebijakan yang dinilai menimbulkan tanda tanya publik serta berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Setiap periode selalu ada isu yang mencuat dan menimbulkan kegaduhan. Ini perlu menjadi refleksi bersama agar tata kelola pemerintahan berjalan lebih transparan dan akuntabel,” ujar Bagindo pada Jum'at 6 Maret 2026
Rangkap Jabatan dan Krisis SDM?
Salah satu isu yang ramai diperbincangkan adalah banyaknya kepala dinas yang merangkap jabatan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah PALI tengah mengalami kekurangan sumber daya manusia (SDM) di level birokrasi, atau justru terjadi konsentrasi kewenangan pada figur-figur tertentu?
Secara regulasi, rangkap jabatan dalam kondisi tertentu memang dimungkinkan, misalnya karena pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun atau belum adanya pengganti definitif. Namun, menurut Bagindo, jika praktik tersebut berlangsung terlalu lama, potensi konflik kepentingan dan penurunan efektivitas kinerja organisasi bisa menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan.
“Rangkap jabatan bukan pelanggaran jika bersifat sementara. Tetapi jika menjadi pola, itu bisa berbahaya. Beban kerja menumpuk dan pengawasan internal bisa melemah,” tegasnya.
Pemangkasan Anggaran Publikasi
Belum mereda isu rangkap jabatan, polemik lain muncul terkait pemangkasan anggaran publikasi. Kebijakan ini dinilai sejumlah kalangan berdampak terhadap keterbukaan informasi dan hubungan pemerintah daerah dengan insan pers.
Bagindo bahkan menyebut kondisi saat ini sebagai kemunduran. “Saya melihat PALI seperti mengalami setback ke tahun 2013. Padahal transparansi dan komunikasi publik adalah fondasi penting dalam pemerintahan modern,” katanya.
Pemangkasan anggaran publikasi di satu sisi bisa dipahami sebagai upaya efisiensi. Namun di sisi lain, jika tidak dibarengi dengan strategi komunikasi alternatif yang efektif, dikhawatirkan akan mempersempit ruang informasi publik.
Tantangan Kepemimpinan
Rentetan isu tersebut pada akhirnya bermuara pada evaluasi kepemimpinan daerah. Bagindo menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan membutuhkan kemampuan manajerial, konsolidasi birokrasi, serta keberanian mengambil keputusan strategis yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Jika memang tidak mampu mengelola pemerintahan dengan baik, seharusnya ada sikap legawa untuk mengevaluasi diri. Masih banyak generasi muda PALI yang potensial dan siap membangun daerah ini,” ujarnya. ( J )
