Palembang - ReaksiBerita.com - 23 Juni 2025 Pernyataan kontroversial kembali keluar dari mulut pejabat publik diduga Anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi PKB dari Dapil Sumatera Selatan I, SN Prana Putra Sohe, dalam siaran langsung yang tersebar di media sosial, menyampaikan sebuah "resep awet muda": yaitu dengan sering berhubungan intim.
Pernyataan ini sontak menuai respons publik. Tak sedikit yang menilai pernyataan tersebut tidak pantas disampaikan secara terbuka oleh seorang wakil rakyat, terlebih dalam konteks ruang publik. Alih-alih memberi solusi kebangsaan, sang legislator justru hadir membawa tips gaya hidup yang lebih cocok dimuat dalam rubrik hiburan.
Menanggapi hal ini, Muhammad Syafiyallah, Koordinator Front Perlawanan Rakyat Sumatera Selatan menyampaikan sindiran halus namun tegas.
“Kami membenarkan resep awet muda yang disampaikan oleh Pak Prana. Karena memang banyak pejabat kita yang tampak awet muda, meskipun sering lupa bahwa moral dan akal sehat juga perlu dijaga kebugarannya. Mungkin terlalu sering praktik, tapi kurang etika.”
Front Perlawanan Rakyat (FPR) menilai bahwa pernyataan tersebut mencerminkan kemunduran nalar pejabat publik dan menjadi simbol dari krisis moral yang kini menggerogoti institusi wakil rakyat. Ketika rakyat menanti kebijakan, justru yang datang adalah gestur-gestur dan narasi yang jauh dari fungsi representatif.
Sebagai bentuk protes atas hal ini, FPR akan menggelar aksi damai pada Rabu, 25 Juni 2025 pukul 09.00 WIB di depan Kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jakarta. Aksi ini bertujuan untuk mendesak partai agar melakukan klarifikasi dan penindakan etik terhadap yang bersangkutan, serta mengingatkan bahwa pejabat publik wajib menjaga martabat dan tutur katanya di hadapan rakyat.
“Kami tidak menuntut pejabat menjadi malaikat, cukup menjadi manusia yang tahu tempat dan tahu batas,” pungkas Syafiyallah.
FPR menegaskan bahwa aksi akan berlangsung secara damai, konstitusional, dan terbuka untuk dukungan masyarakat yang masih percaya bahwa etika publik bukan sekadar pelengkap, tapi pondasi dalam menjalankan jabatan negara.
