Pali - ReaksiBerita.com - Kebijakan Gubernur Sumatera Selatan terkait penghentian operasional angkutan batu bara mulai memicu gelombang pemutusan hubungan kerja dan perumahan karyawan. Kebijakan ini dinilai menjadi pukulan telak bagi sektor logistik dan transportasi tambang di wilayah tersebut.
Salah satu pihak yang menyuarakan keluhannya adalah Juliadi, Koordinator Lapangan sekaligus HSE (Health, Safety, and Environment) di Servo Lintas Raya (SLR). Ia menyayangkan langkah drastis pemerintah provinsi yang berakibat pada hilangnya mata pencaharian banyak pekerja lapangan.
Menurut Juliadi, dampak dari penyetopan ini tidak hanya dirasakan oleh perusahaan besar, tetapi langsung menyentuh para pekerja harian dan mitra pihak ketiga.
"Kami sangat menyayangkan keputusan Bapak Gubernur yang menyetop angkutan batu bara. Akibat dari penyetopan ini, sudah hampir 15.000 pekerja dirumahkan, mulai dari sopir hingga subkontraktor semuanya terpaksa berhenti beroperasi," ujar Juliadi, Selasa 27 Januari 2026
Situasi ini diprediksi akan semakin memburuk jika tidak ada solusi segera dari pemerintah daerah. Juliadi mengungkapkan bahwa saat ini internal SLR sedang berada dalam masa kritis dan terus memantau perkembangan situasi.
"Kami sekarang tinggal menunggu waktu saja. Jika dalam tiga bulan ke depan aktivitas masih belum kembali normal atau tidak ada kesibukan, karyawan dari SLR sendiri pun terpaksa akan dirumahkan," tambahnya dengan nada khawatir.
Hingga saat ini, para pekerja berharap adanya titik temu antara regulasi pemerintah dengan keberlangsungan nasib ribuan tenaga kerja yang bergantung pada sektor angkutan batu bara di Sumatera Selatan. Kejelasan mengenai izin operasional atau jalur khusus menjadi harapan utama agar roda ekonomi di sektor ini kembali berputar. ( J )
