Foto Bersama Bupati, Wakil Bupati, Sekda, serta Beberapa Unsur OPD
PALI - ReaksiBerita.com - Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) secara resmi memulai rangkaian perencanaan pembangunan tahunan melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Acara yang digelar di Talang Ubi pada Selasa (27/01/2026) ini menjadi tonggak penting dalam merumuskan arah kebijakan daerah untuk satu tahun mendatang.
Kepala Bappeda Kabupaten PALI, Hj. Rina Anggraini, ST., MT, dalam laporannya menekankan bahwa forum ini bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan ruang partisipasi bagi seluruh elemen masyarakat. "Kami ingin menghimpun masukan yang lebih menitikberatkan pada penyelesaian masalah nyata dan isu strategis yang dihadapi masyarakat PALI hari ini," tegasnya di hadapan Bupati dan jajaran Forkopimda.
Untuk tahun 2027, Pemerintah Kabupaten PALI mengusung tema "Implementasi Transformasi Pembangunan yang Merata dan Berkualitas". Tema ini dipilih sebagai respon atas kondisi ekonomi PALI yang saat ini masih didominasi oleh sektor primer namun mulai menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan di sektor lain.
Penyusunan RKPD 2027 sendiri dilakukan melalui proses yang panjang. Dimulai dari persiapan pada Desember 2025, penginputan aspirasi melalui Musrenbang Desa dan pokok pikiran DPRD pada Januari 2026, hingga nantinya ditargetkan ditetapkan sebagai Peraturan Kepala Daerah (Perkada) pada Juni 2026.
Dalam paparan evaluasi makronya, Hj. Rina Anggraini mengungkapkan bahwa perekonomian PALI menunjukkan tren positif. Laju pertumbuhan ekonomi pada Triwulan III tahun 2025 mencapai 5,72%, meningkat dari capaian tahun 2024 yang sebesar 4,98%. Namun, pemerintah tidak menutup mata terhadap tantangan yang ada.
"Struktur ekonomi kita masih belum seimbang. Kita masih sangat bergantung pada sektor primer seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan. Ke depan, hilirisasi sumber daya alam dan pengembangan sektor industri serta jasa harus menjadi prioritas agar nilai tambah ekonomi menetap di daerah," jelasnya.
Selain itu, PDRB per kapita PALI tercatat sebesar Rp45.701.000 pada tahun 2024, menempatkan kabupaten ini di peringkat ke-10 dari 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan.
Salah satu keberhasilan yang disoroti adalah penurunan angka kemiskinan. Pada tahun 2025, persentase kemiskinan PALI berada di angka 9,27%, menurun dari 9,82% di tahun sebelumnya. Angka ini bahkan lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi yang berada di angka 10,15%.
Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) PALI tahun 2025 berada pada angka 70,55. Meski masuk dalam kategori "Tinggi" dan mengalami kenaikan, posisi IPM PALI masih berada di urutan ke-17 di Sumatera Selatan.
"Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi kita semua. Rendahnya rata-rata lama sekolah dan akses ke perguruan tinggi yang terbatas menjadi faktor penghambat yang harus kita intervensi melalui kebijakan pendidikan yang lebih progresif," tambah Hj. Rina.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di PALI tercatat sebesar 3,69% pada tahun 2025. Pemerintah mengidentifikasi bahwa salah satu kendala penyerapan tenaga kerja adalah ketiadaan Balai Latihan Kerja (BLK) dan dominasi tenaga kerja non-lokal di sektor pertambangan. Untuk itu, ke depan diperlukan regulasi yang lebih tegas untuk memastikan perusahaan yang beroperasi di PALI memprioritaskan tenaga kerja lokal.
Sementara dari sisi lingkungan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berada di angka 71,62. Pemerintah mencatat adanya peningkatan pencemaran air yang dipicu oleh rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku industri. Hal ini dipastikan akan masuk dalam agenda pengawasan ketat pada tahun anggaran 2027.
Forum ini juga menghadirkan narasumber dari Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, Dody Eko Prasetyo, ST., MT, serta Koordinator CIFOR-ICRAF Sumatera Selatan, David Susanto, untuk memberikan perspektif mengenai pengelolaan bentang alam dan keselarasan program dengan pemerintah provinsi.
Output yang diharapkan dari forum ini adalah Berita Acara Kesepakatan yang akan menjadi landasan penyempurnaan rancangan awal RKPD. Dengan keterlibatan akademisi, tokoh adat, organisasi pemuda, hingga forum anak, Pemkab PALI berkomitmen agar setiap rupiah anggaran tahun 2027 benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. ( j )
