PALI - ReaksiBerita.com - Profesionalitas dan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) kembali menjadi sorotan. Lantaran Anita Mariani, S.E., MM., Ak., CA – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diduga sengaja menghindar dan sulit ditemui oleh awak media yang hendak melakukan konfirmasi terkait urusan kedinasan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, upaya konfirmasi telah dilakukan sejak pertengahan November lalu. Namun, hingga saat ini, pejabat yang bersangkutan terkesan memberikan alasan yang berubah-ubah dan enggan memberikan ruang bagi jurnalis untuk menjalankan tugas profesinya.
Upaya pencarian informasi dimulai pada 19 November 2025. Saat itu, awak media mencoba menghubungi oknum Kadis tersebut melalui pesan singkat WhatsApp. Namun, jawaban yang diterima hanyalah alasan singkat.
"Sy msh di plg (Saya masih di Palembang)," tulis Anita Mariani melalui pesan singkat.
Hampir dua minggu berselang, tepatnya pada 1 Desember 2025, awak media kembali mencoba mengatur janji temu untuk mendapatkan klarifikasi berita. Bukannya memberikan waktu, Anita Mariani justru kembali menolak dengan alasan kesibukan.
"Jgn besok, Sy lg byk tugas yg hrs diselesaikan," lanjutnya sembari menyematkan emoji permohonan maaf.
Ketidakjelasan jadwal pertemuan semakin terlihat saat awak media menanyakan kapan waktu luang yang bisa dialokasikan untuk wawancara. Kepala Dinas BPKAD tersebut berdalih tidak bisa memberikan kepastian jadwal karena banyaknya pekerjaan mendadak.
"Blm bs ksh jadwal, Krn byk kerjaan yg dadakan hrs segera diselesaikan," pungkasnya dalam pesan terakhir. Bahkan, dalam beberapa upaya komunikasi berikutnya, pesan konfirmasi dari awak media hanya dibaca (read) tanpa memberikan balasan lebih lanjut.
Sikap tertutup oleh pejabat ini sangat disayangkan. Sebagai pelayan publik dan pimpinan di instansi pemerintah, sudah seharusnya seorang Kepala Dinas bersikap kooperatif terhadap awak media sebagai kontrol sosial.
Sulitnya akses komunikasi ini dikhawatirkan dapat menghambat penyajian informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat Kabupaten PALI.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya menghubungi/mendatangi kantor BPKAD terkait guna mendapatkan jawaban langsung agar pemberitaan tetap berimbang dan objektif sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. ( red )
