Pali - ReaksiBerita.com - Sikap Ketua DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), H. Ubaidillah, SH tengah menjadi sorotan publik. Ia dinilai menunjukkan ketegasan terhadap persoalan yang melibatkan perusahaan, namun terkesan pasif ketika berhadapan dengan isu-isu yang berkaitan dengan pemerintahan daerah.
Sorotan ini mencuat di media sosial, terutama setelah responsnya terhadap polemik rekrutmen tenaga kerja di lingkungan Pertamina Field Adera. Dalam isu tersebut, Ubaidillah terlihat cukup vokal dan responsif, sehingga menuai perhatian luas dari masyarakat.
Namun, sikap berbeda justru ditunjukkan ketika menghadapi persoalan lain yang tak kalah penting. Pada 5 Februari 2026, tim media reaksiberita.com berupaya meminta tanggapan terkait temuan limbah sampah medis di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Simpang Bandara, Kelurahan Handayani Mulya, Kecamatan Talang Ubi. Alih-alih memberikan pernyataan, Ubaidillah justru mengarahkan pertanyaan tersebut kepada Wakil Ketua II DPRD PALI, Firdaus Hasbullah, dengan alasan bahwa persoalan tersebut merupakan ranahnya.
Sikap serupa kembali terjadi pada 10 Maret 2026, saat media yang sama mencoba mengonfirmasi isu pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN oleh Pemerintah Daerah PALI. Meski pesan konfirmasi telah terkirim, tidak ada tanggapan yang diberikan hingga berita ini diturunkan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Banyak pihak menilai bahwa Ketua DPRD PALI cenderung selektif dalam merespons persoalan publik. Ia dianggap lebih responsif terhadap isu yang melibatkan pihak perusahaan, namun terkesan menghindari atau tidak memberikan sikap tegas terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Padahal, sebagai pimpinan lembaga legislatif, Ketua DPRD memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menyuarakan serta memperjuangkan kepentingan masyarakat secara menyeluruh, tanpa membedakan sumber persoalan.
Tokoh muda Pali Riko, menilai konsistensi sikap dan keberanian dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah merupakan kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik. Ketika respons dianggap tidak seimbang, hal ini berpotensi menimbulkan persepsi negatif serta menurunkan kredibilitas lembaga DPRD itu sendiri.
Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi dari Ketua DPRD PALI terkait kritik yang berkembang di masyarakat. Publik pun menunggu jawaban: apakah ini sekadar persoalan komunikasi, atau cerminan dari prioritas yang belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat. ( Red )
