Kantor dinas kominfotasper pali
Pali - ReaksiBerita.com - Anggaran advertorial (ADV) untuk media online di lingkungan Pemerintah Kabupaten PALI mengalami penurunan signifikan pada tahun 2026. Jika pada tahun 2025 nilai ADV media online mencapai sekitar Rp 2,9 juta sekian per media, maka pada tahun 2026 anggaran tersebut dipangkas menjadi sekitar Rp1 juta. Artinya, terjadi penurunan lebih dari 50 persen.
Kebijakan ini memicu sorotan dari kalangan jurnalis lokal. Salah satu wartawan PALI, Dodi, menyampaikan kekecewaannya atas penurunan anggaran tersebut. Menurutnya, media massa selama ini tetap berupaya menjaga independensi dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, namun pemerintah juga memiliki tanggung jawab mendukung keberlangsungan ekosistem media.
“Media massa itu tetap independen, tapi pemerintah juga harus memikirkan keberlangsungan ekosistem media. Tanpa dukungan yang proporsional, tentu ini akan berdampak pada operasional media, terutama di daerah,” ujarnya pada Selasa 3 Februari 2026
Dodi menegaskan bahwa peran media sangat vital dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Program, capaian, hingga keberhasilan pemerintah daerah tidak akan diketahui publik tanpa publikasi yang masif dan profesional melalui media massa.
“Tidak mungkin masyarakat tahu program maupun keberhasilan pemerintah kalau tidak dipublikasikan di media massa. Peran media itu sangat penting,” tambahnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten PALI, Imansyah, enggan memberikan komentar terkait penurunan anggaran ADV tersebut. Ia mengarahkan konfirmasi kepada Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik, M. Adi Fitra Firmani.
Adi menjelaskan bahwa pihaknya hanya menjalankan instruksi pimpinan terkait kebijakan tersebut.
“Karena anggarannya kecil, jadi instruksi Pak Kadin untuk diturunkan agar media-medianya kebagian semua,” jelasnya.
Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan baru: apakah pembagian merata dengan nominal yang jauh lebih kecil benar-benar menjadi solusi, atau justru berpotensi melemahkan kualitas dan keberlanjutan media lokal?
Di tengah tantangan industri media yang semakin berat mulai dari persaingan digital hingga keterbatasan iklan kebijakan pemangkasan anggaran ADV ini dinilai perlu dikaji ulang secara transparan. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya melihat media sebagai mitra publikasi semata, tetapi sebagai pilar demokrasi dan penyampai informasi publik yang strategis.
Tanpa dukungan yang memadai, bukan tidak mungkin ruang informasi publik di PALI justru semakin menyempit. ( Red )
