Ogan Komering Ilir - ReaksiBerita.com - Aktivis Pantai Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Riandi, mempertanyakan kinerja Bupati dan DPRD OKI dalam penegakan hukum terhadap korporasi yang lahan konsesinya berulang kali terbakar. Pernyataan itu disampaikan saat diwawancarai, Sabtu, 17 Oktober 2026.
Menurut Riandi, setiap musim kemarau kawasan gambut Pantai Timur OKI selalu diselimuti asap. Titik panas banyak muncul di area perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI). Masyarakat setempat mengaku hanya mendapat imbauan, tanpa tindakan hukum yang menyentuh perusahaan.
“Kami mempertanyakan sejauh mana kinerja nyata Bupati dan DPRD OKI. Setiap tahun masyarakat Pantai Timur yang menghirup asap, sementara belum ada sanksi konkret terhadap perusahaan yang kawasannya terbakar,” kata Riandi.
Ia menekankan, Bupati OKI memiliki wewenang meninjau izin dan mendorong penegakan hukum. Sementara DPRD OKI dinilai belum maksimal menjalankan fungsi pengawasan.
Riandi bersama warga dan aktivis menuntut tiga langkah konkret: DPRD membentuk Tim Pengawas atau Pansus untuk memeriksa kesiapan sarana pencegahan kebakaran milik perusahaan, Bupati merekomendasikan pembekuan atau pencabutan izin korporasi yang terbukti lalai dan Pemerintah daerah membuka hasil audit lingkungan kepada publik.
Sebagai bentuk protes, mereka siap menggelar aksi besar-besaran dan bermalam di kantor Pemkab OKI hingga ada tindakan tegas.
Kawasan Pantai Timur OKI didominasi lahan gambut dalam sehingga rawan terbakar. Asap tidak hanya mengganggu kesehatan dan ekonomi warga, tetapi juga merusak ekosistem.
“Kami ingin Pemkab dan DPRD menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat, bukan sekadar respons saat asap sudah mengepung,” tegas Riandi. ( Red )
