Pali - ReaksiBerita.com - Respons cepat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Firdaus Hasbullah, terhadap persoalan masyarakat menuai apresiasi dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari tokoh senior PALI, Mukhtar Jayadi, SH.
Mukhtar menilai, sikap aktif yang ditunjukkan FH menjadi angin segar bagi masyarakat yang selama ini menilai kinerja DPRD kurang responsif terhadap berbagai persoalan di daerah.
“Pertama, kita memberikan apresiasi yang tinggi atas respons tersebut. Ini bukan hanya mengangkat derajat wakil rakyat, tetapi juga menjawab pandangan sebagian masyarakat yang selama ini menganggap DPRD kurang peka terhadap persoalan yang dihadapi rakyat,” ujarnya pada media ReaksiBerita.com ( 11 April 2026 )
Menurutnya, langkah cepat dan responsif dari pimpinan DPRD merupakan sinyal positif dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa DPRD bukan lembaga eksekutor.
“Memang DPRD bukan badan eksekusi, tetapi sikap responsif seperti ini dapat mendorong pihak eksekutif untuk bekerja lebih baik dibandingkan sebelumnya,” tegasnya.
Selain itu, Mukhtar juga menyoroti sikap bijak FH yang menyampaikan permohonan maaf terkait pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota DPRD PALI yang berlangsung pada 2–5 April 2026 di Jakarta.
Ia menilai, permintaan maaf tersebut menunjukkan sikap arif seorang pimpinan, meskipun kegiatan Bimtek sendiri telah memiliki dasar aturan yang jelas secara nasional.
“Itu langkah yang baik. Sebenarnya tidak ada yang perlu dimintakan maaf karena Bimtek sudah diatur secara nasional. Bahkan, pelaksanaannya juga lebih singkat, hanya sekitar tiga hari dari biasanya tujuh hari, menyesuaikan kondisi ekonomi,” jelasnya.
Mukhtar menambahkan, kegiatan Bimtek tetap penting untuk meningkatkan kapasitas dan wawasan anggota DPRD, mengingat latar belakang pendidikan dan pengalaman anggota yang beragam.
“Jangan sampai anggota DPRD dipandang sebelah mata oleh pihak eksekutif karena keterbatasan pemahaman terhadap fungsi DPRD itu sendiri,” katanya.
Di akhir pernyataannya, ia menegaskan pentingnya kejelasan kapasitas dalam setiap tindakan maupun respons anggota DPRD. Hal ini dinilai penting mengingat sistem kepemimpinan di DPRD bersifat kolektif kolegial. Namun setiap anggota DPRD Memiliki hak imunitas yang harus berani menyuarakan kehendak rakyatnya. ( J )
