Pali - ReaksiBerita.com - Ketua DPD Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Kabupaten PALI, Syafri, melontarkan kritik keras terhadap pernyataan anggota DPRD Kabupaten PALI Fraksi Gerindra berinisial RM yang menyebut pernyataan mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, sebagai sesuatu yang "sudah kelewatan" dan "provokatif".
Menurut Syafri, pernyataan tersebut menunjukkan gejala yang semakin mengkhawatirkan dalam kehidupan demokrasi, yakni ketika kritik terhadap kekuasaan lebih cepat dihakimi daripada substansi yang dikritik.
"Yang saya lihat hari ini bukan Tiyo yang kelewatan, tetapi sebagian elite politik yang kelewatan sensitif terhadap kritik. Setiap suara yang berbeda langsung dicap provokatif. Seolah-olah demokrasi hanya boleh hidup ketika isinya pujian dan tepuk tangan," tegas Syafri pada reaksiberita.com ( 15 - 06 - 2026 )
Ia menilai bahwa tradisi intelektual bangsa justru dibangun dari keberanian menyampaikan kritik, bahkan kritik yang tajam sekalipun. Dalam sejarah bangsa ini, mahasiswa selalu menjadi kelompok yang berdiri di garis depan mengingatkan penguasa ketika arah kebijakan dianggap melenceng.
Tiyo Ardianto sendiri dikenal luas karena berbagai kritik kerasnya terhadap pemerintah pusat dan sejumlah kebijakan publik yang memicu perdebatan nasional. Kritiknya kerap dianggap kontroversial oleh sebagian pihak, namun juga dipandang sebagai bagian dari tradisi kontrol sosial mahasiswa.
"Kalau setiap kritik keras disebut provokasi, maka sebaiknya DPRD juga menjelaskan kepada publik batas antara kritik dan pujian. Jangan sampai yang dianggap santun hanyalah mereka yang diam, sementara yang bersuara dianggap musuh," ujarnya.
Syafri juga menyindir RM yang menurutnya lebih sibuk mengomentari aktivis mahasiswa nasional dibanding menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat Kabupaten PALI.
"Dalam kondisi masyarakat masih mengeluhkan berbagai persoalan pelayanan publik, infrastruktur, ekonomi, hingga kebutuhan dasar lainnya, publik tentu berharap anggota DPRD lebih fokus memperjuangkan kepentingan rakyat daripada menjadi juru sensor terhadap pikiran mahasiswa."
Dengan nada sarkastik, Syafri mengatakan bahwa jika ukuran seorang politisi adalah kemampuannya tahan terhadap kritik, maka jangan sampai ada wakil rakyat yang justru alergi terhadap tradisi kritik yang menjadi fondasi demokrasi.
"Jangan-jangan yang dianggap provokasi hari ini hanyalah cermin yang memantulkan wajah kekuasaan apa adanya. Dan memang, tidak semua orang siap bercermin."
Lebih lanjut, Syafri menegaskan bahwa demokrasi tidak akan mati karena kritik mahasiswa. Demokrasi justru terancam ketika para pemegang kekuasaan mulai menganggap kritik sebagai ancaman, bukan sebagai vitamin perbaikan.
"Mahasiswa berbicara, aktivis berbicara, rakyat berbicara, lalu semuanya disebut kelewatan. Kalau begitu, mungkin yang perlu dievaluasi bukan suara kritisnya, melainkan ketahanan mental sebagian elite dalam menerima perbedaan pendapat."
Menutup pernyataannya, Syafri mengingatkan bahwa tugas wakil rakyat bukan menjadi pagar kekuasaan, melainkan menjadi jembatan aspirasi masyarakat.
"Seorang anggota DPRD semestinya berdiri bersama semangat demokrasi dan kebebasan berpendapat. Sebab ketika kritik mulai dibungkam dengan label-label negatif, saat itulah demokrasi perlahan berubah menjadi panggung pujian yang kehilangan akal sehat." tegasnya. ( J )
