Pali - ReaksiBerita.com - Meninggalnya dua warga akibat Demam Berdarah Dengue (DBD) harus menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan kesehatan. Peristiwa tersebut tidak semestinya hanya dipandang sebagai persoalan medis individual, melainkan sebagai indikator bahwa sistem pencegahan penyakit berbasis lingkungan dan partisipasi masyarakat perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Koordinator Front Perlawanan Rakyat, Edo Saputra, menilai kasus DBD seharusnya mendorong pemerintah melakukan evaluasi konkret terhadap strategi pemberantasan sarang nyamuk, pengawasan lingkungan, edukasi masyarakat, hingga kecepatan respons ketika terjadi peningkatan kasus.
“Ketika sudah ada warga yang kehilangan nyawa, pemerintah tidak boleh berhenti pada penanganan pasien. Yang jauh lebih penting adalah memastikan sumber persoalannya ditangani. Pencegahan harus berjalan sebelum masyarakat jatuh sakit, bukan baru bergerak ketika korban sudah berjatuhan,” tegas Edo.
Menurutnya, penanggulangan DBD membutuhkan pendekatan yang lebih sistematis. Pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan fogging ketika kasus muncul. Fogging harus ditempatkan sebagai salah satu bagian dari intervensi, sementara pengendalian tempat berkembang biaknya nyamuk, pemantauan epidemiologis, kebersihan lingkungan, serta edukasi masyarakat harus dilakukan secara berkelanjutan.
Edo juga meminta pemerintah daerah membuka data secara proporsional mengenai perkembangan kasus DBD, wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, serta langkah konkret yang telah dilakukan oleh instansi terkait.
“Transparansi data sangat penting. Masyarakat berhak mengetahui apakah terjadi peningkatan kasus, wilayah mana yang menjadi titik rawan, bagaimana langkah pemerintah, dan apakah intervensi yang dilakukan benar-benar efektif. Jangan sampai masyarakat mengetahui persoalan setelah situasinya sudah memburuk,” ujarnya.
Ia menilai persoalan DBD juga berkaitan erat dengan kualitas tata kelola lingkungan. Genangan air, saluran drainase yang tidak berfungsi optimal, tumpukan barang bekas, serta lingkungan permukiman yang tidak terkelola dapat menjadi faktor yang memperbesar risiko berkembangnya nyamuk Aedes aegypti.
Karena itu, Edo mendorong adanya gerakan pemberantasan sarang nyamuk yang lebih terstruktur dengan melibatkan pemerintah desa, puskesmas, sekolah, organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, dan masyarakat secara langsung.
“Jangan membebankan seluruh persoalan kepada masyarakat. Pemerintah memiliki kewajiban membangun sistem pencegahan yang kuat. Tetapi masyarakat juga harus menjadi bagian dari solusi melalui perilaku hidup bersih dan pemberantasan sarang nyamuk secara rutin,” katanya.
Lebih lanjut, Edo meminta pemerintah tidak menjadikan kematian akibat DBD sebagai sekadar angka statistik. Setiap korban merupakan kehilangan keluarga dan sekaligus momentum untuk memperbaiki kebijakan kesehatan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus melakukan evaluasi lintas sektor secara terbuka, terutama apabila ditemukan pola peningkatan kasus di wilayah tertentu.
“Dua kematian harus menjadi momentum koreksi. Pemerintah perlu mengevaluasi apa yang tidak berjalan, di mana titik lemahnya, dan intervensi apa yang harus diperkuat. Kebijakan kesehatan publik harus berbasis data, bukan sekadar respons sesaat ketika masalah sudah menjadi sorotan,” jelasnya.
Edo berharap pemerintah daerah segera memperkuat surveilans DBD, meningkatkan edukasi mengenai tanda-tanda bahaya, memastikan kesiapan fasilitas kesehatan, serta memperluas gerakan pemberantasan sarang nyamuk di tingkat masyarakat.
“Keselamatan warga harus menjadi ukuran utama keberhasilan pemerintah. Jangan menunggu korban berikutnya baru kemudian kebijakan diperbaiki,” pungkas Edo Saputra. ( Red )
